Abaikan Hak Normatif Pekerja, PT CNCEC Terancam Pidana
Kamis, 29 September 2016 - 00:00:00 WIB
DUMAI -- Tindakan manajemen PT China National Chemical Enginering Corps (CNCEC) sangat disesalkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, karena telah mengabaikan tenaga kerja lokal dan tidak mau membayar uang lembur yang merupakan hak normatif pekerja.
Mirisnya lagi, pekerja diancam oleh manajemen CNCEC ke pengadilan kalau tidak bersedia menandatangani penarikan laporan telah disampaikan pekerja ke Disnakertrans Dumai.
"Upah lembur tidak dibayar, kami melapor PT CNCEC ke Disnakertrans Kota Dumai. Namun setelah managemen perusahaan tahu ada laporan kami ke Disnakertrans Dumai, kami dipanggil dan diminta menandatangani surat kesepakatan untuk mencabut kembali laporan yang telah disampaikan. Bagi pekerja yang tidak bersedia menandatangani surat tersebut, di intimidasi dan diberhentikan,"terang Silitongga (perwakilan pekerja,red) kepada wartawan di kantor Disnakertrans Kota Dumai, Kamis 29 September 2016.
Menurut Silitongga, ada sebanyak 200 pekerja lokal yang bekerja di PT CNCEC. Dari jumlah tersebut, 25 orang pekerja mendapat intimidasi dan 4 orang diberhentikan karena melapor ke Disnakertrans Dumai serta tidak bersedia menandatangani surat penarikan laporan. "Kami hanya menuntut hak kami, malah kami yang diancam ke pengadilan. Sudah empat pekerja diberhentikan dan 25 orang diintimidasi,"ungkapnya.
Sementara Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly SH menuturkan saat proses sedang berjalan dan pihak perusahaan sedang dipanggil untuk dimintai keterangan. "Kita sangat menyesalkan sikap perusahaan yang telah melakukan tindakan merugikan pekerja. Perusahaan jangan semena-mena melakukan tindakan intimidasi kepada pekerja,"tegasnya.
Dijelaskannya, persoalan yang dituntut pekerja kepada PT CNCEC adalah upah lembur yang merupakan hak normatif pekerja dan itu wajib dibayar perusahaan. "Wajar saja kalau pekerja menuntut haknya kepada perusahaan. Jadi perusahaan jangan sekali-kali melakukan tindakan intimidasi kepada pekerja yang sedang menuntut haknya,"tegas Fadhly.
Dijelaskan Fadhly, PT. CNCEC merupakan subkon PT Paramita Bangun Sejahtera (PBS) telah mendatangi kantor Disnakertrans Kota Dumai, akhir Agustus 2016 lalu. Mereka melaporkan bahwa managemen PT CNCEC tak membayar upah lembur dua ratusan lebih pekerja di perusahaan tersebut.
"Kita minta kepada perusahaan agar memperkerjakan kembali pekerja yang di pecat. Dan mengenai upah lembur, itu tetap harus dibayar oleh perusahaan. Dan apabila tidak dibayar dan tetap ada intimidasi, maka akan kita tindaklanjuti ke proses hukum dan perusahaan bisa terancam pidana," kata Fadhly dengan tegas.
Menurut informasi yang diterima dilapangan, jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di PT CNCEC Lubung Gaung Kecamatam Sungai Sembilan sebanyak 200 orang. Sedangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan mencapai 700 orang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kota Dumai.**(yus)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 01 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Di Sungai Pakning Penyambutan Imlek Dihiasi Ribuan Lampion
SUNGAIPAKNING -- Penyambutan Imlek di Kota Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sudah dirasakan warga Tiong Hoa tempatan dan pendatang dari luar, Apalagi saat malam tiba karena sepanjang jalan jendral sudirman sungai pakning terlihat ribuan lampu lampion yang menyala menghiasi kota.‎ Keberadaan lampu lampion ini…
-
Senin, 01 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Disbudparpora Pelalawan Canangkan Car Free Day Setiap Hari Minggu
PANGKALANKERINCI -- Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau lebih dikenal Car Free Day (CFD) kembali digelar di Pangkalan Kerinci. Bahkan, direncanakan kegiatan yang di pusatkan di depan Kantor Bupati Pelalawan ini dilaksanakan tiap hari Minggu sepanjang tahun ini. …
-
Senin, 01 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Penanganan Orang Gila di Jalanan Harus Serius
PEKANBARU -- DPRD Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar melakukan penanganan terhadap orang gila atau warga yang mengalami gangguan jiwa di jalanan secara serius melalui penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa. Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua…
-
Minggu, 31 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Masyarakat Hukum Adat di Pelalawan Harus Segera Mendapatkan Pengakuan Melalui Perda
PELALAWAN -- Pemerintah Kabupaten Pelalawan didesak dan fokus dalam mempersiapkan Peraturan daerah (Perda) mengenai Masyarakat Hukum adat yang sudah jauh - jauh Hari diwacanakan bersama Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kebupaten Pelalawan. "Ya Kita Minta Pemkab Pelalawan…
-
Minggu, 31 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Warga Dusun Kumu Deli Terima Kasih Atas Bantuan Semenisasi Dari DD APBN
RAMBAH HILIR -- Warga Dusun Kumu Deli, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berterima kasih atas bantuan pemerintah terkait semenisasi dari anggaran Dana Desa (DD) APBN Tahun 2015 lalu. Sehingga fasilitas ini sangat bermanfaat dirasakan masyarkat.
-
Jumat, 29 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Bangunan Wisata Sampan Leper Kuala Getek
Air Naik Terendam, Air Surut Berlumpur
TEMBILAHAN -- Bangunan event wisata sampan leper yang berada di bawah Jembatan Kuala Getek Kelurahan Sungai Tembilahan, terkesan mubazir. Apalagi bangunan tersebut hanya dimanfaatkan setahun sekali saat even wisata sampan leper dilaksanakan. Selain itu perencanaan bangunan tersebut…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Wali Kota Firdaus Serahkan Bantuan Program Keluarga Harapan
PEKANBARU -- Wali kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai untuk keluarga sangat penting dengan tujuan membantu keluarga sangat miskin. Program perlindungan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pengusaha Angkutan Enggan Masuk Terminal
TEMBILAHAN -- Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Tantawi Jauhari, mengungkapkan, para pengusaha angkutan kerap 'kucing-kucingan' untuk menghindari petugas dalam menjual tiket kepada pelanggan. "Kami telah melakukan razia bersama TNI, Polri dan Satpol PP untuk…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Kelayang Diduga Bermasalah
RENGAT -- Pada tahun 2015 yang lalu sebanyak 11 Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperoleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), salah satunya adalah Kecamatan Kelayang. Dimana kecamatan kelayang pada tahun 2015 mendapat…
-
Rabu, 27 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Warga Sayangkan LPJ di Bengkalis Banyak Rusak
BENGKALIS -- Lampu Penerangan Jembatan (LPJ) baru selesai dipasang sekitar setahun, disayangkan warga karena banyak yang mengalami kerusakan. Kondisi itu menyebabkan lampu penerang area jembatan tidak maksimal. Kondisi itu seperti terlihat terhadap lampu di Jembatan Sungai Liong,…
-
Rabu, 27 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kasus Perceraian di Inhil Terus Meningkat
TEMBILAHAN -- Belakangan ini kawin cerai seperti trend dan lumrah di masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Inhil. Penyebab utama dikarenakan faktor ekonomi. Perkawinan sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tapi hanya dianggap sebagai kebutuhan sesaat dan…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadisnakkan Inhu Minta Kandang Babi di Kelurahan Tanah Merah Dipindah
RENGAT -- Keberadaan Kandang Babi di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang sempat memicu terjadinya bentrok antar warga beberapa hari yang lalu ternyata tidak diketahui Izinnya oleh Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan (Kadisnakkan) Inhu HM Sadar. …
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Komisi E Masih Pelajari Data Perusahaan Pekerjakan TKA
PEKANBARU -- Banyaknya perusahaan di Riau yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), membuat komisi E DPRD Riau harus meluangkan waktu ekstra untuk mengawasi. Selain mengevaluasi izin dari perusahaan tersebut, komisi E DPRD Riau juga mempelajari dokumen TKA…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Bangunan Milik PT MUP Disinyalir tak Kantongi IMB
PELALAWAN -- Sejumlah bangunan berupa perumahaan dan kantor serta pabrik milik PT Mintra Unggul Perkasa (PT MUP) sampai saat ini disinyalir tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan, izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB. Untuk itu Pemerintah Kecamatan Langgam mendorong perusahaan dengan investasi milliar rupiah untuk secepatnya…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pembuatan Akte dan KK, Disdukcapil Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungli
TEMBILAHAN -- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhil Provinsi Riau, MJ Verman, meminta masyarakat tidak menggunakan jasa calo dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Pernyataan tersebut diungkapkannya kepada rekan media belum lama…
-
Selasa, 26 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dalam Waktu Dekat 20 Bus TMP Segara di Operasionalkan
PEKANBARU -- Saat ini, 20 bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mangkrak di terminal AKAP sudah diperbaiki sebanyak sembilan unit. Rencananya, dalam waktu dekat sembilan bus besar itu akan segera difungsikan. "Rencananya…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Minta Rusunawa Segera Difungsikan
PEKANBARU -- Anggota DPRD Pekanbaru, H Darnil mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk secepatnya mengoperasikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang berada di Jalan Yos Sudarso Rumbai Pesisir dan di Rejosari Pekanbaru. "Sudah banyak warga menyampaikan ke…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Penerima Raskin Pekanbaru Masih Gunakan Data Lama
PEKANBARU -- Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Pekanbaru Kendi Harahap mengatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima jatah Raskin tahun 2016 sama dengan tangan sebelumnya. "Kita memang sudah menerima ketetapan jatah raskin untuk Kota Pekanbaru dari…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Legenda "Tanjung Bidadari" Dari Desa Tanjung Lajau Kuindra
TANJUNG LAJAU -- Selama ini kita sering mendengar cerita rakyat yang melegenda. Salah satunya, "Jaka Tarub Dan Tujuh Bidadari" yang berasal dari Jawa Barat, "Telaga Bidadari" dari Kabupaten Kandangan Kalsel, maupun legenda dan cerita rakyat yang menjadi kekayaan negeri nusantara ini. …
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
KTP Elektrik Berlaku Seumur Hidup
BAGANSIAPIAPI -- Masyarakat yang telah memiliki KTP elektrik dengan masa berlaku tertentu tidak perlu risau jika masa berlakunya sudah habis.Sebab berdasarkan undang-undang yang baru seluruh KTP berlaku untuk seumur hidup. "Jika ragu menggunakanya masyarakat bisa menukarkan, dengan…





