Bupati Minta ASN Bengkalis Tidak Mempersulit Masyarakat
Kamis, 13 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
BEKASI -- Bupati Bengkalis Amril Mukminin menegaskan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang bertugas memberikan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun perizinan, tidak boleh menahan atau mempersulit masyarakat.
Kata Amril, sebagai pelayan masyarakat, ASN harus memberikan hak rakyat sepenuhnya dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan atau pungutan liar (Pungli).
Masih kata Amril, proses perizinan tidak boleh menjadi ajang mencari duit. Pelayanan publik maupun perizinan tidak boleh menjadi ajang cari uang, karena ASN sebelum ditugaskan sudah diambil sumpah," tegas Amril.
Amril mengatakan itu usai menghadiri acara penyerahan 174 Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SK Menpan RB) bagi lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat di di Auditorium Giri S Hadihardjono STTD, Bekasi, Jawa Barat.
Penyerahan 174 SK CPNS untuk 40 Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia tersebut langsung dilakukan oleh Menpan RB H Asman Abnur. Untuk Kabupaten Bengkalis, SK yang diterima Amril dari Menpan RB untuk 6 orang Calon PNS.
Ke-6 CPNS lulusan perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan tersebut adalah RD Harri Dwitama H dan Saddam Ahmad (Program Studi D III LLAJ), Kasmayudi (D III PKB), Muhammad Syafii dan Destiana (D IV Transportasi Darat), serta Jery Iqbal P (D III LLASDP).
Di bagian lain, Amril mengatakan, setiap penyelenggara pelayanan publik haruslah memberikan hak rakyat sepenuhnya, karena ASN merupakan pelayan dari rakyat. Karena itu haruslah melayani masyarakat dengan baik, ramah, dan cepat.
"Setiap ASN tidak lagi boleh mempermaikan pelayanan, atau menahan perizinan. Layanan masyarakat secara profesional, dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Selain Kepala Dishubkominfo H Ja’afar Aarif dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yuhelmi, ikut mendampingi Amril menerima SK MenPan dan RB tersebut, Plt Kadis Pendidikan Edi Sakura, Kepala Bagian Umum Riki Rihardi dan Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri.**(fer)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Fauzi Asni Pimpin Rapat Pembentukan tim Pengelolaan Pengaduan Laporan SP4N
SIAK -- Pengawasan pelayanan publik melalui Penanganan Pengaduan Masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya Penyimpangan, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan aparat Pemerintahan Daerah (Pemda) serta mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. …
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
Waw.!! Delapan Camat Habis Diganti Bupati Amril
BENGKALIS -- Bupati Bengkalis Amril Mukminin akhirnya mengganti habis 8 jabatan camat yang ada, hal tersebut dilaksanakan dalam acara pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilaksanakan di lantai IV kantor Bupati Bengkalis, Kamis 1 September 2016. …
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
Amril Lantik Adik Bungsu Kabag Umum
BENGKALIS -- Bupati Bemgkalis Amril Mukminin, bertempat di lantai IV kantor Bupati melantik 205 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Bengkalis, salah satu pejabat yang dilantik adalah Riki Rihardi sebagai Kabag Umum yang merupakan adik bungsu dari orang nomor satu di Bengkalis ini, Kamis 1 September…
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Sekda Inhu Tidak Terlibat Dalam Tim Susun Tupoksi
RENGAT -- Menindaklanjuti telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Inhu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati untuk merumuskan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Rapat pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut dipimpin Wakil Bupati Inhu…
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Rizal Faizal Helmi Gantikan Wachyu Dwi Haryanto Sebagai Dandim 0303/Bengkalis
BENGKALIS -- Setelah mengabdi di kabupaten Bengkalis kurang lebih dua tahun lamanya, Letkol Arh Wachyu Dwi Haryanto akhirnya harus meninggalkan jabatannya dan digantikan oleh Letkol Rizal Faizal Helmi sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 0303/Bengkalis. Dengan pergantian tampuk…
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Wachyu Dwi Haryanto : Terimakasih Masyarakat Bengkalis
BENGKALIS -- Letkol Arh Wachyu Dwi Haryanto mengatakan, dia dan keluarga sangat berkesan dan bersyukur dapat dipercaya dan pernah ditugaskan keluarga besar TNI di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini. Katanya, dirinya selalu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan.
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Pemko Masih Menunggu Klarifikasi Pembatalan 10 Perda Dari Pemprov Riau
PEKANBARU -- Terkait dengan penghapusan 10 Peraturan Daerah (Perda) milik Pemko Pekanbaru yang dibatalkan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Pekanbaru, Syamsuir mengaku, bahwa…
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Sahkan Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Menjadi Perda
PEKANBARU -- Setelah melakukan pembahasan yang memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya Pansus DPRD Pekanbaru mengesahkan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Pekanbaru, Rabu 31 Agustus 2016 di gedung DPRD Pekanbaru. Rapat ini dipimpin langsung Wakil…
-
Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Diluar Kawasan Hutan Konversi, Pemko Pekanbaru Percepat Pembangunan KIT
PEKANBARU -- Saat ini Pemerintah Kota(Pemko) Pekanbaru bisa berlega hati. Pasalnya Kawasan Industri Tenayan (KIT) sudah dipastikan Kementerian Kehutanan RI tidak masuk dalam kawasan hutan konversi. Artinya Pemko Pekanbaru sudah dapat segera melakukan percepatan pembangunan pada Kawasan Industri Tenayan.
-
Selasa, 30 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Penegakan Perda di Inhu Lemah
RENGAT -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seyogyanya bertugas sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda), namun di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) fungsi ini kurang berjalan, sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran Perda. Contohnya saja terkait dengan banyaknya pembangunan di Inhu yang tidak memiliki Izin…
-
Selasa, 30 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Yopi Berhentikan Edi Ahmad Sebagai Kades Aur Cina
RENGAT -- Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto, akhirnya memberhentikan Edi Ahmad dari jabatan Kepala Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku masa bhakti 2013 – 2019. Pemberhentian ini disebabkan lantaran Edi Ahmad tidak bisa memenuhi lima poin perintah Bupati Inhu. Ketua…
-
Selasa, 30 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Minggu Ini, Surat Resmi Kemendagri Terkait Mutasi Akan Sampai
PEKANBARU -- Jika tidak ada aral melintang, dalam minggu ini surat balasan dari Kemendagri terkait soal mutasi akan diterima Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer ketika dikonfirmasi, Selasa 30 Agustus 2016 diruang…
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Pasca Dikeluarkannya Perpres RI No 45 Tahun 2016
Techno Park Pelalawan Masuk Agenda Prioritas Pembangunan Nasional
PANGKALAN KERINCI -- Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) RI No 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dimana tertuang didalamnya bahwa Techno Park Pelalawan masuk dalam prioritas pembangunan Nasional semakin mempertegas bahwa Techno Park Pelalawan mendapat tempat dihati Pemerintah pusat, dengan demikian laju pembangunannya,…
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Pemprov Riau Tunggu Standar dan Prosedural Perubahan Penggajian ASN
PEKANBARU -- sehubungan dengan adanya rencana perubahan pola penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementrian Keuangan, kini Pemerintah Provinsi Riau kini masih menunggu standart dan prosedural terkait perubahan penggajian.
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Harris: Rampingnya OPD Belanja Modal Untuk Pembangunan Dapat Meningkat Dengan Hasil Maksimal
PELALAWAN -- Mengingat kemampuan keuangan daerah,pertimbangan efisiensi sumber daya,pembagian habis tugas dan rentang kembali,perlu dilakukan penghematan dengan merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai yang diatur dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. …
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Awal September IMB Semantara Sudah Terbit
PEKANBARU -- Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distarubang) Kota Pekanbaru, Mulyasman, mengatakan bahwa awal September mendatang IMB sementara sudah bisa diterbitkan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Sedangkan SKPD yang menerbitkan IMB Sementara adalah SKPD BPT-PM Pekanbaru. …
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Terkait Ditolaknya RPJMD Bupati, BMPAN : Harus Saling Besinergi
BENGKALIS -- Ketua Barisan Muda Partai Amanta Nasinal (BMPAN) Kabupaten Bengkalis Reza Al Fian meminta Eksekutif dan Legislatif untuk saling besinergi terkait ditolaknya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis oleh 4 fraksi di DPRD Bengkalis dalam sidang paripurna beberapa waktu yang lalu.
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Alfedri: Eselon III Juga Wajib Laporkan Harta Kekayaan
SIAK -- Laporan harta kekayaan tidak hanya tertuju kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau pejabat eseleon II saja, akan tetapi pejabat eselon III juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. "Sebagai aparatur negara kita harus taat terhadap…
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Mutasi Terkendala Izin, Besok Pemko Paparkan Alasannya ke Kemendagri
PEKANBARU -- Diakhir masa kepimpinan Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dan Wakil Walikota (Wawako) Ayat Cahyadi serius untuk melakukan mutasi pejabat Pemko. Namun sayangnya, mutasi ini belum mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Untuk mutasi belum…
-
Senin, 29 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Tidaklanjut Pengesahan Perda OPD, Pemkab Inhu Bentuk Tim Susun Tupoksi
RENGAT -- Menindaklanjuti telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Inhu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati untuk merumuskan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Rapat pembentukan Tim Penyusunan…





