DUMAI -- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai memblokir dana rekanan dari kegiatan empat proyek yang selama setahun lebih tertunda pembayaran sebesar Rp6,5 miliar lebih dari nilai Rp18,9 miliar yang dianggarkan dalam APBD-P Dumai TA 2016. Dana yang diblokir itu untuk mengembalikan sisa bayar sesuai temuan BPKP, PPN sebesar 10 persen, PPN sebesar 3 persen serta pembayaran kerusakan pipa merupakan aset pemerintah.
Kekurangan bayar dari empat pekerjaan tersebut telah dibayarkan pada pekan depan sebesar Rp18,9 miliar yang disetorkan ke rekening kuasa hukum mereka Edi Azmi Rozali SH, Jumat 9 Desember 2016 lalu.
Kabag Keuangan Setdako Dumai Harman menjelaskan, pembayarakan kekurangan bayar itu untuk pekerjaan pembangunan drainase oleh PT Bintang Timur Terang drainase di Jalan Sultan Syarif Kasim, PT Mitra Kencana Sakti drainase di Jalan Sutan Hasanuddin serta pembangunan jalan oleh PT Tamako Raya yakni jalan M Soleh, dan PT Duta Perdana Dumai jalan di Simpang Purai Bulu Hala.
Dalam pembayaran sisa kekurangan bayar tersebut, pemerintah sangat ekstra hati-hati agar kelak setelah dilakukan pembayaran tidak memunculkan persoalan hukum. Pemerintah membayar tentunya mengacu pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, No.37/PDT/2014/PN.DUM, tanggal 13 Maret 2015 sudah inkrah atau berkekuatan hukum yang kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama antara tim banggar DPRD, kejaksaan, polres Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, dan walikota Dumai pada Oktober 2016 lalu.
Dana rekanan yang diblokir sebesar Rp6,5 miliar tersebut, untuk pembayaran denda kelebihan bayar serta kerusakan pipa air minum milik Pemko Dumai yang rusak akibat pengalian proyek mencapai Rp85 juta. Dana yang diblokir di rekening Bank Riau milik penerima kuasa Edi Azmi Rozali sesuai kesepakatan bersama oleh empat rekanan.
"Diperkirakan untuk nilai kontrak pekerjaan dan yang sudah dibayarkan Pemko Dumai untuk nilai kontrak PT Bintang Timur Terang sekitar Rp12,9 miliar dan yang sudah dibayarkan 2013 sekitar Rp2,9 miliar. Nilai kontrak PT Mitra Kencana Sakti sekitar Rp11,1 miliar dan dibayarkan 2013 sekitar Rp6,8 miliar. Nilai kontrak PT Duta Perdana Dumai sekitar Rp9 miliar dan dibayarkan 2013 sekitar Rp2,7 miliar. PT Tamako Raya nilai kontrak sekitar Rp5,2 miliar dan dibayarkan 2013 sekitar Rp2,1 miliar,"urainya.
Kata Harman menambahkan, hasil putusan pengadilan negeri tersebut, pemerintah selaku tergugat taat hukum dan harus membayar, sebelumnya Kabag hukum menindaklanjuti prosedur pembayarannya. Prosesnya, setelah adanya kesepakatan untuk membayar tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke bagian keuangan.
"Kekurangan bayar tersebut telah dibayarkan semuanya, dan uang pajak dan denda yang mereka harus bayar juga telah diblokir di Bank Riau untuk kembali di tarik untuk disetorkan ke negara,"jelas Harman.**(yus)
